Keterangan disampaikan Agus, Ketua DPC LSM KPK RI Langkat. Menurut Agus, klaim Robert disampaikan kepada peserta pendidikan dan pelatihan (Diklat) calon kepala sekolah pada Jumat, 3 Juli 2026, di gedung Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Sumatera Utara. Agus mengaku mendengar langsung dan menyatakan keheranan atas klaim tersebut.
“Keesokan harinya, Sabtu 4 Juli 2026, Kepala Dinas Pendidikan Ilham Bangun hadir memberikan arahan dan bimbingan kepada calon kepala sekolah. Kehadiran Ilham membantah klaim Robert bahwa dirinya akan menjadi Plh,” ujar Agus.
Agus menilai pernyataan Robert tidak tepat, terutama karena kondisi pemerintahan Kabupaten Langkat dinilai belum kondusif pasca penetapan status tersangka terhadap Bupati Langkat oleh KPK RI Pusat. “Robert jangan memancing di air keruh. Sebagai sekretaris dinas, seharusnya ia menenangkan suasana, bukan sebaliknya,” kata Agus.
Selain menyoroti pernyataan terbaru, Agus juga mengungkit kebijakan Robert saat menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan pada Februari 2025. Robert diduga terlibat praktik pungutan liar (pungli) terkait pengisian jabatan pelaksana harian (Plh) kepala sekolah, yang menurut Agus pernah menjadi perhatian media cetak dan media online.
“Kami minta agar Robert tidak membuat pernyataan kontroversial yang menyesatkan publik,” tegas Agus. Ia juga menyerukan agar Plt. Bupati Langkat, Tiorita Br. Surbakti, melakukan evaluasi terhadap jabatan Robert sebagai sekretaris Dinas Pendidikan, mengingat berbagai kontroversi yang melingkupi pejabat tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, wartawan berupaya menghubungi Sekretaris Dinas Pendidikan Robert Hendra Ginting dan Kepala Dinas Ilham Bangun untuk konfirmasi. Kedua pihak belum memberikan keterangan resmi. (Tim)
