Assoc.Prof.Dr.Ali Yusran Gea Penasehat Hukum Merry:MINTA KAPOLDA ACEH VIA PENYIDIK SUBDIT V SIBER POLDA ACEH OBJEKTIF & TIDAK MENZHALIMI PELAPOR MENANGANI DUGAAN DELIK PENGGUNAAN DATA PRIBADI ALM SUAMI MERRY

JANGAN MENGGELAPKAN HUKUM & MENZHALIMI PELAPOR KARENA PERBUATAN PARA TERLAPOR KATEGORI  DELIK FORMIL & BUKAN DELIK MATERIL

SumutJaya.com, Medan, 11 Agustus 2026 — Penasehat hukum keluarga almarhum Torino, Assoc. Prof. Dr. Ali Yusran Gea, menegaskan meminta kepada Kapolda Aceh agar penyidik Subdit V Tindak Pidana Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh menjalankan penyelidikan & penyidikan secara objektif dan jangan menzhalimi pelapor atas laporan dugaan delik penggunaan data pribadi dan kejahatan rahasia perbankan yang diduga melibatkan seorang nasabah dan pegawai PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Meulaboh.

Ditegaskan oleh DR.Gea, Penyelidik/penyidik Polda Aceh dalam menangani perkara ini tidak profesional & tidak berkualitas serta memalukan,  sehingga proses penyeldikannya sudah memakan waktu hampir satu tahun

"Jangan ujung- ujungnya perkara ini dihentikan melalui keterangan ahli pidana yang menyesatkan, dan kami akan lawan karena delik ini delik formil dan bukan delik materil," ujar Dr.Gea.

Diterangkan Dr.Gea, delik formil itu tidak membutuhkan kerugian nyata bagi korban, akan tetapi perbuatan pelaku dapat dibuktikan kebenarannya dan perbuatan pelaku nyata - nyata dilarang oleh Undang- Undang.

Selain itu kata Dr.Gea, dipastikannya pihaknya akan dilaporkan siapa saja pihak yang merugikan klien hukum kami, oleh karenanya meminta kepada penyelidik/ penyidik agar profesional dan patuh pada UU.No.20 Tahun 2025 Tentang KUHAP.

Apalagi kata Penasehat Hukum, tugas Kapolda Aceh baru wajib memperbaiki dan mengevaluasi sumber daya manusia [SDM] pra penyelidik/ penyidik di jajaran reskrim Polda Aceh, karena selama ini banyak perkara di hentikan dan di buka kembali akibat lemahnya SDM penyelidik / penyidik di Polda Aceh.

Dalam laporan, penasehat hukum menyebut nama terlapor  berinisial SFN alias ATEK yang diduga bekerja sama dengan seorang pegawai BSI Cabang Meulaboh berinisial AE &  Alat bukti awal yang diajukan penasehat  hukum meliputi keterangann saksi serta bukti elektronik, sebagaimana diatur dalam Pasal 235 Kitab Undang‑Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dr.Gea menyatakan dasar hukum laporan antara lain Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Pasal 67 ayat 1–3) yang mengatur sanksi pidana terhadap pihak yang dengan sengaja memperoleh, mengungkapkan, atau menggunakan data pribadi milik orang lain secara melawan hukum. Selain itu, dugaan pelanggaran juga mengarah pada ketentuan kerahasiaan nasabah dalam Undang‑Undang Perbankan (UU No. 10 Tahun 1998) serta ketentuan KUHP yang relevan terkait penipuan atau penggelapan.

Namun hingga saat laporan diajukan, belum terdapat pernyataan resmi dari pihak BSI Cabang Meulaboh dalam berkas yang diserahkan ke penyidik. Praktik perbankan menuntut perlindungan data nasabah yang ketat; apabila keterlibatan pegawai dibuktikan, bank dapat menghadapi sanksi administratif dan pidana serta klaim ganti rugi dari pihak yang dirugikan.

Kasus ini kembali membangkitkan perhatian publik terhadap kerentanan data pribadi di sektor keuangan dan menyoroti kebutuhan penguatan mekanisme pengawasan internal institusi perbankan, termasuk audit akses data, prosedur otorisasi, dan pelatihan kepatuhan pegawai. Kuasa hukum menegaskan kesiapan melengkapi berkas jika penyidik meminta dokumen atau keterangan tambahan.

Harapanya, Polda Aceh, melalui Subdit V Siber yang menerima laporan, diberi harapan untuk bekerja secara transparan dan profesional agar proses investigasi berjalan tanpa intervensi. Pernyataan lengkap kuasa hukum dan salinan dokumen pelaporan tersedia untuk diverifikasi oleh penyidik. (red)

Selanjutnya

Ketua DPD LSM KPK RI Sumut Sampaikan Dukacita atas Wafatnya Ayah Kandung Ketua DPC KPK RI Karo Jan Warista Ginting

SumutJaya.com, Medan. — Ketua DPD LSM KPK RI Sumatera Utara, Fajar Trihatya, SE, didampingi Sekretaris Jenderal Supardi, Bendahara, Syafrin Purba dan para pengurus, menyampaikan ucapan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya ayahanda dari Ketua DPC LSM KPK RI Kabupaten Karo, Jan Warista Ginting. Almarhum wafat pada hari Minggu, 9 Agustus 2026, sekitar pukul 20.00 WIB. Sekarang ini jenazah disemayamkan di rumah keluarga Jl.Kualabaru Tigabinanga Kabupaten Karo Sumatera Utara.

Dalam pernyataannya, Fajar Trihatya menyampaikan rasa kehilangan yang mendalam atas berpulangnya tokoh keluarga tersebut dan menyampaikan empati kepada keluarga yang ditinggalkan. "Atas nama seluruh pengurus DPD LSM KPK RI Sumatera Utara, kami menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan almarhum diterima di tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa," ujar Fajar.

Sekjend DPD KPK RI Sumut Supardi, menambahkan bahwa pengurus akan hadir untuk memberikan dukungan moral dan turut serta dalam rangkaian prosesi adat yang akan digelar keluarga. "Kami siap mendampingi keluarga Pak Jan Warista Ginting dalam setiap tahap prosesi adat di Jambur dan upacara pemakaman," kata Supardi.

Pihak keluarga menginformasikan bahwa pelaksanaan upacara adat akan dilaksanakan pada Rabu, 12 Agustus 2026, bertempat di Jambur Sinalsal, Jalan Kwala Baru, Tigabringen, Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo. Keluarga membuka kesempatan bagi sahabat, kolega, dan pihak yang ingin memberi penghormatan terakhir untuk hadir mengikuti prosesi sesuai adat setempat.

Kabar duka ini telah menerima banyak ungkapan belasungkawa dari rekan-rekan organisasi dan tokoh masyarakat di Sumatera Utara. Panitia keluarga menghimbau agar para pelayat mematuhi protokol adat dan ketentuan lokasi selama pelaksanaan acara. (Red)

Selanjutnya

Ketum DPP PURBAYA INDONESIA Assoc.Prof Dr.Ali Yusran Gea : USULKAN PRESIDEN RI PRABOWO SUBIANTO SEGERA KEMBALIKAN KEDAULATAN HUKUM & EKONOMI MELALUI EVALUASI KEPEMIMPINAN INSTITUSI HUKUM & EKONOMI

SumutJaya.com, Jakarta. 09 Agustus 2026. — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perubahan Untuk Indonesia Raya (Purbaya), Asocc. Prof. Dr. Ali Yusran Gea,SH,MKn,MH mendesak Presiden RI Prabowo Subianto—untuk segera mengambil sikap politik kebangsaan melalui evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan institusi-institusi hukum dan ekonomi di lingkungan Kabinet Merah Putih. Pernyataan tersebut disampaikan AYG dalam pernyataan resmi yang menyoroti apa yang disebutnya sebagai krisis moral dan kegoncangan paradigma hukum di Indonesia.

Menurut DR.Gea, kegoncangan hukum yang terjadi belakangan mencederai prinsip negara hukum dan demokrasi, di mana praktek kekuasaan tampak mengatur hukum, bukan sebaliknya. "Prinsip negara hukum dan demokrasi harus menjunjung tinggi keadilan, menghormati hak asasi manusia, dan memastikan kesetaraan di hadapan hukum. Namun realitas saat ini menunjukkan bahwa nilai keadilan hanya dinikmati segelintir orang, HAM hanya menjadi simbol, dan diskriminasi hukum terjadi di mana-mana," ujarnya di Jakarta, Minggu (9/8-2026).

DR.Gea menilai kegagalan institusi penegak hukum—termasuk Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, serta Kementerian Hukum dan HAM—serta sejumlah kementerian terkait urusan ekonomi, telah menghambat terwujudnya tujuan hukum yang berkeadilan, berkepastian, dan bermanfaat. Kondisi ini, menurutnya, juga berdampak pada kedaulatan ekonomi yang idealnya diwujudkan sesuai amanat Pasal 33 Undang‑Undang Dasar 1945.

Dalam pandangan Prubaya, evaluasi kepemimpinan bersifat mendesak dan merupakan bentuk tanggung jawab moral kepemimpinan nasional. "Langkah tegas Presiden dalam mengevaluasi dan memperbaiki tata kelola lembaga hukum dan ekonomi adalah syarat utama untuk mengembalikan kepercayaan publik dan menegakkan kedaulatan hukum serta ekonomi bangsa," kata DR.Gea.

Permintaan evaluasi ini, lanjut AYG, bukan semata kritik politik, melainkan seruan kebangsaan yang pragmatis untuk merekonstruksi kembali tujuan konstitusional republik. Ia menyerukan agar evaluasi mencakup mekanisme transparansi, akuntabilitas, serta penegakan prinsip meritokrasi dalam pengisian jabatan publik, sehingga institusi mampu menegakkan keadilan dan menjaga kepentingan rakyat. (Red/Rl)

Selanjutnya

PENASEHAT HUKUM ASSOC.PROF.DR.ALI YUSRAN GEA : TUNTUT KAPOLDA ACEH TINJAU ULANG PENGHENTIAN PENYELIDIKAN DUGAAN TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK

SumutJaya.com, Medan, 8 Agustus 2026 — Assoc. Prof. Dr. Ali Yusran Gea, S.H., M.Kn., M.H., yang bertindak sebagai penasehat  hukum pelapor, mengajukan keberatan resmi dan permohonan peninjauan ulang terhadap keputusan penghentian penyelidikan atas Laporan Polisi Nomor: LP/B/85/VI/2026/SPKT/POLDA ACEH. Keberatan tertulis itu disampaikan melalui Surat Nomor 883/AYG/SK/VIII/2026 kepada Kepala Divisi Propam Polri, Kepala Bidang Propam Polri, dan Kepala Biro Pengawasan Mabes Polri.

Dalam surat keberatan yang mengkritisi Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan Nomor B/302/VII/RES.1.24/2026/Ditreskrimum tanggal 30 Juli 2026, Dr. Gea menilai penghentian penyelidikan dilakukan prematur dan belum mengakomodasi seluruh fakta serta alat bukti relevan. Penasehat hukum menyoroti adanya keterangan saksi yang belum lengkap, bukti surat dan bukti elektronik yang perlu verifikasi forensik, serta pentingnya menghadirkan saksi ahli secara objektif dan berimbang untuk menjaga integritas proses penyelidikan.

Perkara ini berakar pada dugaan penelantaran anak yang terkait kewajiban pemenuhan nafkah dan pemeliharaan terhadap dua anak, dalam konteks pelaksanaan putusan Mahkamah Syar’iyah Suka Makmue Nomor 216/Pdt.G/2025/MS.Skm tertanggal 21 November 2025. Menurut Dr. Gea, dugaan tersebut potensial melanggar ketentuan Pasal 76B dan Pasal 77B Undang‑Undang Perlindungan Anak, yang mengatur larangan menempatkan atau membiarkan anak dalam kondisi penelantaran dengan ancaman pidana hingga lima tahun dan/atau denda maksimal Rp100 juta.

DR.Gea menegaskan bahwa perkara bermuatan kepentingan publik ini harus ditangani secara profesional, transparan, dan akuntabel. Melalui suratnya, Dr. Gea meminta Kapolda Aceh untuk meninjau ulang penghentian penyelidikan, menelaah proses dan pertimbangan hukum yang digunakan penyidik, serta mengambil tindakan korektif jika ditemukan pelanggaran prosedur atau indikasi penyalahgunaan wewenang dalam proses penanganan laporan.

Pengajuan keberatan oleh penasehat hukum ini akan memicu mekanisme internal pengawasan di Polri apabila Propam atau Biro Pengawasan menerima dan menindaklanjuti permohonan peninjauan. Jika ditemukan kekurangan prosedural atau bukti yang belum diperiksa, perkara dapat dibuka kembali dan proses penyelidikan dilanjutkan untuk memenuhi prinsip due process serta perlindungan hak anak sebagaimana diamanatkan undang‑undang.

Selain itu kata DR.Gea bahwa seluruh tuduhan saat ini adalah dalil yang harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan dan mekanisme hukum yang berlaku. Kepastian hukum atas nasib dua anak dalam perkara ini bergantung pada kelanjutan proses  investigasi, verifikasi bukti, dan putusan yang objektif dari aparat penegak hukum dan peradilan. (Red/Tim)

Selanjutnya

PLN UP3 Pematangsiantar Tingkatkan Kompetensi Petugas Yantek Melalui Upskilling Berbasis Keselamatan, Pelayanan, dan Keandalan

SumutJaya. com,Pematangsiantar–PT PLN (Persero) UP3 Pematangsiantar terus berkomitmen meningkatkan kompetensi dan profesionalisme petugas pelayanan teknik (Yantek) melalui kegiatan Upskilling Petugas Yantek Tahun 2026 yang diikuti oleh seluruh petugas Yantek dari 10 Unit Layanan Pelanggan (ULP) di lingkungan kerja PLN UP3 Pematangsiantar.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam tiga batch, yaitu :

Batch I pada 22–23 Juli 2026

Batch II pada 29–30 Juli 2026

Batch III pada 5–6 Agustus 2026.

Pelaksanaan secara bertahap ini bertujuan agar seluruh petugas memperoleh pembekalan yang optimal sekaligus memastikan pelayanan kepada pelanggan tetap berjalan dengan baik.

Kegiatan upskilling dibuka secara resmi oleh Manager PLN UP3 Pematangsiantar, Ramses Manalu, yang dalam arahannya menekankan pentingnya peningkatan kompetensi sebagai bekal utama dalam memberikan pelayanan yang aman, profesional, dan berkualitas kepada masyarakat.

Selama pelatihan, para peserta menerima materi yang dirancang untuk memperkuat kompetensi teknis maupun nonteknis. Materi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) disampaikan oleh TL K3L PLN UP3 Pematangsiantar, Erdiansyah, yang menekankan pentingnya budaya keselamatan sebagai prioritas utama dalam setiap pelaksanaan pekerjaan.

Selanjutnya, Asisten Manager Jaringan dan Konstruksi Distribusi, Herman Parlindungan Siahaan, menyampaikan materi mengenai regulasi hukum yang menjadi landasan dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan, sehingga setiap petugas memahami hak, kewajiban, serta tanggung jawabnya dalam menjalankan tugas.

Dari sisi pelayanan pelanggan, Asisten Manager Niaga dan Pemasaran, Reagen C.H. Saragih, memberikan pembekalan mengenai penerapan budaya PS4 (Penampilan, Sikap, Senyum, Salam, dan Sapa) sebagai standar pelayanan yang harus diterapkan oleh setiap petugas saat berinteraksi dengan pelanggan.

Tidak hanya teori, kegiatan juga dilengkapi dengan pembahasan mengenai operasi dan pemeliharaan gardu distribusi, praktik lapangan, serta penyegaran kembali terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) pekerjaan, guna memastikan seluruh petugas memiliki pemahaman yang sama dalam menjalankan pekerjaan sesuai standar perusahaan dan prinsip keselamatan kerja.

Manager PLN UP3 Pematangsiantar, Ramses Manalu, mengatakan bahwa petugas Yantek merupakan ujung tombak perusahaan dalam menjaga keandalan pasokan listrik sekaligus menjadi representasi PLN di tengah masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi harus terus dilakukan secara berkelanjutan.

"Petugas Yantek memiliki peran yang sangat strategis karena mereka adalah garda terdepan yang berhadapan langsung dengan pelanggan dan bertanggung jawab menjaga keandalan sistem kelistrikan. Melalui upskilling ini, kami ingin memastikan seluruh petugas memiliki kompetensi teknis yang mumpuni, memahami aspek keselamatan kerja, mematuhi regulasi, serta mampu memberikan pelayanan prima melalui penerapan budaya PS4. Dengan sumber daya manusia yang kompeten, kami optimis kualitas layanan dan keandalan kelistrikan kepada masyarakat akan terus meningkat," ujar Ramses.

Melalui kegiatan ini, PLN UP3 Pematangsiantar berharap seluruh petugas Yantek semakin siap menghadapi tantangan di lapangan dengan tetap mengedepankan budaya Safety First, profesionalisme, serta pelayanan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi salah satu langkah nyata PLN dalam mendukung pelayanan kelistrikan yang andal, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat.(*)

Reporter: Hery CS.

Selanjutnya

Polres Karo Kawal Gerak Jalan HUT RI ke-81 Berlangsung Aman dan Tertib

SumutJaya.com, Karo (Sumut). - Polres Karo melaksanakan pengamanan kegiatan Gerak Jalan dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar Pemerintah Kabupaten Karo, Kamis(6/8/2026). Berkat pengamanan yang dilakukan personel di sepanjang rute, kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar.

Kegiatan yang dipusatkan di halaman Kantor Bupati Karo tersebut dihadiri Bupati Karo Brigjen Pol. (Purn.) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., Kapolres Karo yang diwakili AKP Hendirk Tarigan, S.H., para kepala OPD, serta diikuti ratusan peserta dari berbagai sekolah, perguruan tinggi, instansi pemerintah, TNI-Polri, dan lembaga lainnya.

Kapolres Karo AKBP Pebriandi Haloho, S.H., S.I.K., M.Si., menyampaikan bahwa Polres Karo berkomitmen mendukung setiap kegiatan masyarakat melalui pengamanan yang maksimal sehingga seluruh rangkaian peringatan HUT Kemerdekaan RI dapat berlangsung dengan aman dan kondusif.

"Gerak jalan ini bukan sekadar perlombaan, tetapi juga menjadi momentum memperkuat semangat nasionalisme, persatuan, dan kebersamaan. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban sehingga peringatan HUT RI ke-81 dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh makna," ujar Kapolres.

Kegiatan berakhir dalam situasi yang aman dan kondusif. Kehadiran personel Polres Karo dalam pengamanan tersebut merupakan wujud komitmen Polri dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus mendukung suksesnya seluruh rangkaian peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kabupaten Karo.

#polreskaro

#kapolreskaro

#humaspolreskaro

( Sumber : Humas / Red )

Korwil-RI : Jan.Gt

Selanjutnya

PKPA Atas Dukungan ToGETHER Perkuat Layanan Kesehatan Masyarakat melalui Posyandu dan Dukungan Sarana Kesehatan di Desa Pantai Cempa,Aceh Tamiang

SumutJaya.com, Aceh Tamiang. Kamis, 6 Agustus 2026 – Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) melalui dukungan ToGETHER melaksanakan kegiatan layanan Posyandu bagi lansia, ibu hamil, balita, dan remaja di Balai Desa Pantai Cempa, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang. Kegiatan ini turut dirangkaikan dengan layanan pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat yang mengakses Posyandu sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dasar bagi kelompok rentan di wilayah terdampak banjir.

Sebanyak 195 peserta mengikuti kegiatan ini, yang terdiri dari 50 orang lansia dan ibu hamil, 47 orang remaja, serta 98 balita. Seluruh peserta memperoleh layanan kesehatan sesuai kelompok sasaran, mulai dari pemeriksaan kesehatan, pemantauan tumbuh kembang balita, pemantauan kesehatan ibu hamil, hingga edukasi kesehatan yang disampaikan oleh tenaga kesehatan dan kader Posyandu. Sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan status gizi masyarakat, setiap peserta juga menerima Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kelompok, yaitu balita, remaja, ibu hamil, dan lansia.

Selain penyelenggaraan layanan Posyandu, PKPA melalui dukungan ToGETHER juga menyerahkan bantuan berupa peralatan pendukung Posyandu dan layanan pemeriksaan kesehatan kepada Pemerintah Desa Pantai Cempa. Bantuan tersebut meliputi timbangan bayi, timbangan berat badan, alat ukur tinggi badan, alat Auto Check untuk pemeriksaan kesehatan, alat pemeriksaan kadar gula darah, serta beberapa peralatan pendukung lainnya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan layanan kesehatan dasar di tingkat desa.

Dukungan tersebut merupakan bagian dari upaya pemulihan layanan kesehatan pascabanjir, mengingat sebagian besar peralatan Posyandu sebelumnya mengalami kerusakan akibat bencana banjir yang melanda wilayah tersebut. Dengan tersedianya kembali sarana pendukung yang memadai, diharapkan layanan Posyandu dapat kembali berjalan secara optimal, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, serta mendukung pemantauan kesehatan dan status gizi balita, ibu hamil, remaja, lansia, dan kelompok rentan lainnya secara berkelanjutan.

Kepala Desa Pantai Cempa, Sabri, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) melalui dukungan ToGETHER atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, dukungan yang diberikan tidak hanya membantu mengaktifkan kembali layanan Posyandu, tetapi juga memperkuat pelayanan kesehatan bagi masyarakat desa.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada PKPA melalui dukungan ToGETHER atas pelaksanaan kegiatan ini, khususnya bantuan peralatan pendukung Posyandu dan layanan pemeriksaan kesehatan. Sebagian besar perlengkapan Posyandu kami sebelumnya mengalami kerusakan akibat banjir sehingga tidak lagi dapat digunakan. Bantuan ini sangat berarti bagi masyarakat karena memungkinkan layanan Posyandu kembali berjalan dengan baik dan memberikan pelayanan kesehatan yang lebih optimal kepada balita, ibu hamil, remaja, lansia, serta masyarakat secara umum,” ujar Sabri.

Ia juga berharap masyarakat Desa Pantai Cempa terus berpartisipasi aktif dalam setiap pelaksanaan Posyandu dengan membawa balita, memeriksakan kehamilan, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin bagi remaja dan lansia. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan yang dilakukan secara berkala merupakan langkah penting dalam mendeteksi kondisi kesehatan sejak dini sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Melalui kolaborasi bersama pemerintah desa, tenaga kesehatan, kader Posyandu, dan masyarakat, PKPA bersama dukungan ToGETHER terus berkomitmen mendukung pemulihan pascabencana melalui penguatan layanan kesehatan masyarakat. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen untuk membangun masyarakat yang lebih sehat, tangguh, dan siap menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang. (Dafi)

Selanjutnya

Dana Rp2,05 Miliar untuk Pembangunan SMPN 6 Percut Sei Tuan Dikritik: Transparansi dan Akuntabilitas Dipertanyakan

SumutJaya.com, Percut Sei Tuan, Deli Serdang. — Bantuan pembangunan senilai Rp2,05 miliar untuk SMPN 6 Percut Sei Tuan memicu pertanyaan warga dan pemerhati pendidikan karena minimnya keterbukaan informasi di lokasi proyek. Hingga saat ini, di area pembangunan tidak ditemukan papan informasi proyek, jurnal laporan keuangan, ataupun data rinci mengenai penggunaan anggaran tersebut.

Ketiadaan papan informasi yang memuat sumber dana, nilai kontrak, pelaksana pekerjaan, jadwal dan progres pengerjaan dinilai melanggar prinsip transparansi pengelolaan dana publik. Menurut peraturan umum tentang pengelolaan dana pemerintah dan bantuan, proyek yang menggunakan anggaran negara atau daerah wajib menampilkan informasi dasar di lokasi supaya masyarakat dapat melakukan pengawasan dan memastikan anggaran digunakan sesuai peruntukan.

Sejumlah warga setempat dan aktivis pendidikan mendesak pihak terkait segera membuka data lengkap penggunaan Rp2,05 miliar itu. Mereka menuntut agar Rencana Anggaran Biaya (RAB), identitas dan izin pelaksana atau kontraktor, dokumen tender atau penunjukan langsung (jika ada), serta laporan progress fisik dan keuangan dipublikasikan secara jelas. “Kami ingin tahu rincian anggaran dan progresnya. Tanpa informasi, publik sulit memantau dan khawatir anggaran tidak dipergunakan secara tepat,” ujar salah seorang perwakilan komite sekolah.

Pihak sekolah belum memberikan keterangan resmi saat wartawan mengunjungi lokasi. Kepala Sekolah SMPN 6 pun belum berhasil dihubungi untuk menjelaskan status proyek dan sumber dana. Sementara itu, sumber di dinas pendidikan daerah menyatakan akan melakukan pengecekan administratif terkait administrasi bantuan tersebut, termasuk asal dana apakah dari APBD, APBN, atau lembaga donor lain, serta mekanisme penyalurannya.

Pengamat tata kelola pemerintahan menyebutkan bahwa transparansi bukan sekadar formalitas, melainkan sarana pencegahan korupsi dan pemborosan. “Memasang papan informasi dan mengumumkan dokumen pendukung adalah langkah awal yang sederhana namun krusial. Jika ada kendala administrasi, pihak berwenang harus segera memberi klarifikasi kepada publik,” kata pengamat tersebut.

Permintaan keterbukaan ini juga datang dari orangtua siswa yang berharap pembangunan meningkatkan kualitas fasilitas belajar tanpa menimbulkan masalah hukum atau moral. Mereka meminta agar pengerjaan dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis yang disetujui dan pengawasan rutin dilakukan oleh pihak berwenang serta komite sekolah.

Langkah selanjutnya akan dipantau setelah dinas terkait menyelesaikan verifikasi berkas. Masyarakat setempat telah mengancam akan melaporkan ke aparat pengawas jika tidak ada respons yang memadai dalam waktu dekat. Wartawan akan terus mengikuti perkembangan dan meminta klarifikasi resmi dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Dinas Pendidikan, Kuasa Pengguna Anggaran, serta kontraktor pelaksana apabila nama dan data pelaksana diumumkan. (IS)

Selanjutnya

Peduli Insan Pers, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Muhibuddin, S.H., M.H, Jenguk Wartawan Yang Sedang Sakit

SumutJaya.com, Medan. - Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Muhibuddin, S.H., M.H melakukan kunjungan ke rumah seorang wartawan bernama Dara Mustika yang sedang sakit, Rabu sore, 05-07-2026 di Jalan Brigjen Katamso Gang Perwira Nomor 63, Keluraha Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan. 

Dalam kesempatan itu beliau mendo'akan yang bersangkutan agar lekas sembuh dan diberi kesabaran dalam menghadapi ujian.

Kunjungan ini merupakan bentuk kepedulian dan tali silaturahmi Kajati Sumut kepada insan pers di Sumatera Utara.

"Saya turut prihatin dan mendo'akan agar Dara Mustika segera diberikan kesembuhan,

tetap semangat, jaga kesehatan, dan bersabar dalam menjalani proses pemulihan", tutur Muhibuddin.

Dalam kunjungan tersebut, Kajati Sumut didampingi Kasi Penkum dan Kasi Humas beserta jajarannya.

Rasa haru bercampur bahagia menyelimuti perasaan Dara Mustika mendapat kunjungan Kajati Sumut.

"Saya merasa haru bercampur bahagia dan menyampaikan terimakasih kepada Bapak Kajati yang telah berkenan datang menjenguk kerumah saya", ucap Dara.

Saya sangat berterima kasih. Kehadiran Bapak Kajati Sumut benar-benar menambah semangat dan motivasi bagi saya. Hal inilah yang membuat saya jadi lebih tegar menerima ujian ini, ujar Dara menutup pembicaraan dengan mata berkaca-kaca.(***)

Selanjutnya

DIREKTUR UTAMA PERUMDA TIRTANADI SERAHKAN SK REVISI KEPENGURUSAN KELUARGA BESAR IKRAR REKANAN PERUMDA TIRTANADI

SumutJaya.com, Medan. -Direktur Utama Perumda Tirtanadi Ardian Surbakti selaku Pembina Keluarga Besar IKRAR Rekanan Perumda Tirtanadi menyerahkan secara simbolis Revisi Susunan Kepengurusan Keluarga Besar IKRAR Rekanan Perumda Tirtanadi Periode 2026-2030 kepada Harist Lubis  yang diamanahkan menjadi Ketua oleh pengurus dan anggota Keluarga Besar IKRAR.

Penyerahan SK Revisi Kepengurusan ini berlangsung di ruang kerja Direktur Utama Perumda Tirtanadi yang disaksikan oleh Kadiv. SPI Perdinan dan Nurlin Kadiv Sekper Perumda Tirtanadi pada hari Rabu, 5 Agustus 2026.  

Harist Lubis mengucapkan terima kasih kepada manajemen dan seluruh pegawai Perumda Tirtanadi yang telah menerima keberadaan Keluarga Besar IKRAR di lingkungan Tirtanadi, dan juga berharap kemitraan yang sudah dibangun dengan baik selama ini tetap terus dipertahankan dan Keluarga Besar IKRAR berkomitmen mendukung program-program kerja Perumda Tirtanadi di bawah kepemimpinan Ardian Surbakti selaku Direktur Utama Perumda Tirtanadi.

Direktur Utama Perumda Tirtanadi Ardian Surbakti menyampaikan pesannya agar Keluarga Besar IKRAR terus membangun silaturahmi, kekompakan dan menjaga nama baik sebagai mitra kerja Perumda Tirtanadi.

Susunan Kepergurusan Keluarga Besar IKRAR :

PEMBINA : DIREKTUR UTAMA PERUMDA TIRTANADI

PENASEHAT :

Edward Syah, Suharto, Irawadi Siswanto, Irsan Sitompul, Johan, Dahman Sitorus,  Ahmad Raja Lubis, Teuku Ivanda, Ilyanef Amhas Sitepu, dan Parlindungan Lubis

KETUA : HARIST LUBIS

Wakil Ketua : Zainal Syafrizal

SEKRETARIS : SYAHRIL

Wakil Sekretaris : Makdin Sebayang

BENDAHARA : WENDI

Wakil Bendahara : M. Arief Ansyahri

Bidang Hubungan Antar Lembaga : Afifuddin, T. Muhammad Rizky, Iqbal Hadi Pradigna, Iwan Hasibuan dan Miryaza Lubis

Bidang Pemberdayaan Prempuan : Lisa Handayani , T. Mailani, Lis Sundari,  Mis Yuli, Haryati dan Rina Siregar.

Bidang Keagamaan : H. Azri dan Cahayadi Wibisono

Bidang Humas : Rahmad Iqbal,  Mulya Maga Nasution, Effendi Panjaitan dan Ikhwan Nasution.

Bidang Hukum : Fachroel Rozi, SH., MH. dan Muhammad Raihan Lubis, SH.

Selanjutnya

MIO Indonesia Sumut Resmi Daftarkan Organisasi ke Kesbangpol, Langkah Awal Perkuat Profesionalisme Media Online

SumutJaya.com, Medan. 05 Agustus 2026 — Pimpinan Wilayah Media Independen Online (MIO) Indonesia Sumatera Utara resmi mendaftarkan organisasi ke Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumatera Utara pada Rabu (5/8) di Medan. Kedatangan rombongan pengurus disambut langsung oleh Kepala Bidang 3 Bagian Organisasi, Karlos Sitinjak, di kantor Kesbangpol.

Rombongan MIO Indonesia Sumut dipimpin Ketua PW Fajar Trihatya, SE, didampingi Sekretaris Jenderal Rusli, SE, SH, MH, dan Bendahara H. Risvandie Lubis. Dalam pertemuan tersebut, para pengurus menyerahkan berkas pendaftaran dan menindaklanjuti persyaratan administratif yang diwajibkan oleh Pemerintah Provinsi.

“Kami datang untuk memastikan MIO Sumut terdaftar resmi dan mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan Pemprov Sumut,” ujar Fajar Trihatya usai menyerahkan dokumen. Fajar menegaskan komitmen organisasi untuk beroperasi sesuai aturan dan menjunjung profesionalisme jurnalisme online di wilayah Sumatera Utara.

Kepala Bidang 3 Kesbangpol, Karlos Sitinjak, mengatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas pendaftaran. “Setelah verifikasi administrasi, seluruh persyaratan yang diajukan MIO Indonesia Sumut dinyatakan lengkap dan berkas pendaftaran kami terima,” kata Karlos.

Pendaftaran resmi ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola organisasi dan memberi payung hukum bagi aktivitas media online anggota MIO di daerah. Menurut Fajar, tercatatnya organisasi di Kesbangpol diharapkan meningkatkan kredibilitas, akuntabilitas, dan kapabilitas organisasi dalam menjalankan fungsi pemberitaan dan edukasi publik.

“Kami memandang pendaftaran ini sebagai fondasi bagi upaya peningkatan standar kerja, pelatihan wartawan, serta kolaborasi dengan pemangku kepentingan lain demi pelayanan informasi yang berkualitas bagi masyarakat Sumatera Utara,” tambah Fajar.

Langkah MIO Indonesia Sumut mendapat sambutan positif dari Kesbangpol yang mendorong seluruh organisasi media untuk mematuhi regulasi dan berperan konstruktif dalam dinamika informasi publik. Rencana kegiatan lanjutan MIO Sumut mencakup registrasi anggota, program peningkatan kapasitas jurnalistik, serta inisiatif kerja sama dengan instansi pemerintahan dan lembaga masyarakat sipil.

Dengan penerimaan berkas oleh Kesbangpol, MIO Indonesia Sumut resmi tercatat dan dapat melanjutkan proses administratif yang diperlukan untuk beroperasi secara formal di tingkat provinsi. Pengurus berharap pencatatan ini membuka peluang bagi penguatan peran media lokal dalam menyediakan informasi yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab. (red)

Selanjutnya

Polres Karo Dorong Sinergitas 3 Pilar dalam Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Tahun 2026

SumutJaya.com,Simpang Empat,Karo (Sumut)– Dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana, Pemerintah Kabupaten Karo menggelar Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten Karo Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Kantor Camat Simpang Empat, Rabu (5/8/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Wakapolres Karo Kompol Joni Sitompul, S.H., mewakili Kapolres Karo, Kalaksa BPBD Kabupaten Karo Juspri L. Nadeak, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Zunaidi Sembiring, S.STP., S.Sos., M.I.Kom., Kepala PVMBG Pos Pemantau Gunung Api Sinabung Kabanjahe Armen Putra, serta unsur Forkopimcam, Forum Pengurangan Risiko Bencana, para kepala desa dan BPD se-Kecamatan Simpang Empat.

Dalam pemaparannya, Wakapolres Karo menekankan pentingnya sinergitas dan komunikasi yang kuat antara tiga pilar di tingkat desa, yakni Bhabinkamtibmas, Babinsa dan pemerintah desa, khususnya dalam melakukan pencegahan serta penanganan bencana.

“Bhabinkamtibmas agar terus menjalin koordinasi dengan pemerintah desa dan Babinsa. 

Sinergitas 3 Pilar Plus di desa harus diperkuat, demikian juga Forkopimcam Plus di tingkat kecamatan, sehingga setiap potensi bencana dapat diantisipasi secara cepat dan tepat,” ujar Wakapolres.

Selain itu, Wakapolres juga menyosialisasikan layanan Call Center Polisi 110 sebagai sarana bagi masyarakat untuk memperoleh bantuan kepolisian secara cepat dalam situasi darurat maupun gangguan keamanan.

Pelatihan turut diisi dengan pemaparan materi oleh Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Karo Suang Karo Karo, Kepala PVMBG Pos Pemantau Gunung Api Sinabung Armen Putra, Kabid PMD Kabupaten Karo, serta Forum Fasilitator Ketangguhan Bencana (F2KB) Rulianto.

Kegiatan berakhir dan berlangsung dalam keadaan aman, tertib, serta kondusif. 

Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun kesadaran dan kesiapsiagaan bersama dalam menghadapi berbagai potensi bencana di wilayah Kabupaten Karo.

#siagabencana

#polreskaro

#polseksimpangempat

( Sumber : Humas/Red )

Korwil-RI : Jan.Gt

Selanjutnya

Diduga Tembok Penahan Jl. Simpang Monyet–Paluh Merbau Rp397 Juta Retak dalam Dua Bulan, Warga Sorot Pengawasan APBD Deli Serdang

SumutJaya.com, Deli Serdang. — Diduga Proyek pembuatan tembok penahan pada ruas Jalan Simpang Monyet–Paluh Merbau senilai Rp397.222.000 yang dibiayai dari APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2026 kembali mendapat sorotan warga Desa Tanjung Rejo. Berdasarkan pantauan langsung awak media, struktur bangunan yang dikerjakan oleh CV. ZAHRA AMIRA RIZKYA telah mengalami retak dan sambungan lepas padahal usia pekerjaan belum mencapai dua bulan.

Inspeksi lapangan pada Selasa, 5 Agustus 2026, memperlihatkan sejumlah keretakan pada badan tembok penahan tanah, termasuk beberapa sambungan yang terpisah sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap fungsi penahanan tanah di ruas jalan tersebut. Pada pengamatan sebelumnya, 3 Juli 2026, pekerjaan dilaporkan masih berlangsung; namun pada 5 Agustus 2026 tidak terlihat aktivitas pekerja maupun peralatan di lokasi.

Kejanggalan administrasi juga ditemukan pada papan informasi proyek. Papan yang terpasang tidak mencantumkan Nomor Kontrak, volume pekerjaan, nama konsultan pengawas, serta tanggal mulai dan akhir pelaksanaan. Hanya tertulis masa kerja 60 hari tanpa penjelasan rinci. Selain itu nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak tercantum. Kelengkapan informasi ini diwajibkan sesuai ketentuan transparansi yang dikeluarkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Kami warga mempertanyakan ke mana Kadis SDA, PPK dan PPTK kegiatan ini. Ini kerja asal-asalan. Dari awal kami lihat memang ada keanehan. Pengawasan tidak ada. Papan proyek tidak lengkap. Masa baru sebentar sudah retak," ujar salah seorang warga Desa Tanjung Rejo yang enggan disebut nama.

Warga menduga kuat bahwa lemahnya pengawasan dari PPK, PPTK, dan konsultan pengawas merupakan penyebab utama mutu pekerjaan yang diduga tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan spesifikasi teknis yang ditetapkan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko keselamatan pengguna jalan dan penduduk sekitar apabila tembok penahan tidak segera diperbaiki atau diperkuat.

Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi terhadap pihak CV. ZAHRA AMIRA RIZKYA, Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Deli Serdang, serta PPK dan PPTK yang bertanggung jawab belum membuahkan tanggapan. Dokumen proyek terkait kontrak, gambar kerja, dan laporan pengawasan juga belum diperoleh pihak media.

Permintaan klarifikasi dan data resmi disampaikan warga dan media kepada Pemkab Deli Serdang untuk menjelaskan status pengawasan, kualitas material, serta rencana perbaikan ke depan. Jika terbukti ada pelanggaran administrasi atau teknis, langkah perbaikan dan penegakan sanksi sesuai ketentuan kontrak dan peraturan daerah diharapkan dapat segera ditempuh. (Ih)

Selanjutnya

122 Personel Polres Karo Rayakan Ulang Tahun Bersama, Kapolres : Semoga Semakin Semangat Mengabdi

SumutJaya.com, Karo (Sumut). - Suasana hangat dan penuh kebersamaan mewarnai halaman Mapolres Karo usai pelaksanaan apel pagi, Senin (3/8). Kapolres Karo AKBP Pebriandi Haloho, S.H., S.I.K., M.Si., bersama jajaran pejabat utama dan seluruh personel menggelar perayaan ulang tahun bagi personel yang lahir pada bulan Mei, Juni dan Juli.

Sebanyak 122 personel mendapat kejutan sederhana berupa pemotongan kue ulang tahun dan makan bersama sebagai bentuk apresiasi serta kebersamaan keluarga besar Polres Karo.

Dalam perayaan tersebut, sejumlah pejabat utama yang turut berulang tahun di antaranya Wakapolres Karo Kompol Joni Sitompul, S.H., Kabag Ops Kompol Jonista Tarigan, S.H., Kabag Ren Kompol Maritua Tobing, S.H., Kapolsek Berastagi Kompol Henry Tobing, S.H., M.H., serta Kasatresnarkoba AKP Joni H. Pardede, S.H.

Kapolres Karo AKBP Pebriandi Haloho secara langsung memimpin prosesi pemotongan kue ulang tahun yang kemudian dilanjutkan dengan makan bersama seluruh personel yang berulang tahun.

Dalam sambutannya, Kapolres menyampaikan bahwa perayaan ulang tahun personel sejatinya dilaksanakan setiap bulan. Namun, karena padatnya agenda dan berbagai kegiatan kedinasan selama beberapa waktu terakhir, perayaan tersebut baru dapat digelar secara bersamaan.

"Sebenarnya kegiatan ini kita laksanakan setiap bulan. Namun karena banyaknya kegiatan yang harus kita laksanakan, maka perayaan ulang tahun personel bulan Mei, Juni, dan Juli baru bisa kita selenggarakan hari ini. Untuk itu saya menyampaikan permohonan maaf," ujar AKBP Pebriandi Haloho.

Kapolres juga mengucapkan selamat kepada seluruh personel yang berulang tahun serta berharap momen tersebut menjadi penyemangat dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

"Selamat ulang tahun kepada seluruh personel yang berbahagia. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, umur yang panjang, kebahagiaan bersama keluarga, serta semakin semangat dan tulus dalam mengabdi kepada masyarakat, bangsa dan negara," tutup Kapolres.

Kegiatan yang berlangsung penuh keakraban itu menjadi momentum mempererat tali silaturahmi dan kebersamaan di lingkungan Polres Karo, sekaligus menunjukkan bahwa keluarga besar Polres Karo tidak hanya solid dalam pelaksanaan tugas, tetapi juga saling memberikan perhatian terhadap momen-momen berharga setiap personelnya.

#polreskaro

#kapolreskaro

#humaspolreskaro

( Sumber : Humas / Red )

Korwil- RI : Jan.Gt

Selanjutnya

Pengacara Kondang Pitra Romadoni Nasution Resmi Buka PKPA Himpunan Advokat Karya Indonesia

SumutJaya.com, Medan.  03-Agustus 2026 – Honorary Chairman Himpunan Advokat Karya Indonesia (HAKI), Dr. (c) Pitra Romadoni Nasution, SH.MH, secara resmi membuka Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Advokat Karya Indonesia (DPD HAKI) Provinsi Sumatera Utara.

Pembukaan PKPA tersebut berlangsung dengan penuh semangat dan khidmat. Puluhan peserta yang berasal dari berbagai daerah di Sumatera Utara tampak mengikuti rangkaian kegiatan dengan antusias serta mendengarkan secara saksama setiap pemaparan yang disampaikan oleh pengacara senior tersebut.

Dalam sambutannya, Dr. (c) Pitra Romadoni Nasution menegaskan bahwa Himpunan Advokat Karya Indonesia hadir sebagai organisasi advokat yang membuka ruang pengabdian bagi seluruh sarjana hukum yang memiliki komitmen untuk menegakkan hukum, keadilan, dan membela kepentingan masyarakat.

Menurutnya, HAKI tidak hanya mencetak advokat yang memahami teori hukum, tetapi juga membina lahirnya Advokat Pejuang yang memiliki integritas, keberanian, kecerdasan, serta keberpihakan kepada keadilan.

“HAKI hadir bagi masyarakat yang ingin berjuang. Kami siap membina dan melahirkan Advokat Pejuang yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki keberanian moral dalam menegakkan hukum dan kebenaran demi kepentingan rakyat Indonesia,” ujar Pitra Romadoni Nasution.

Pada kesempatan tersebut, Pitra juga memaparkan berbagai tantangan dunia hukum Indonesia ke depan. Ia menjelaskan bahwa profesi advokat akan menghadapi dinamika yang semakin kompleks, mulai dari perkembangan teknologi, transformasi sistem peradilan, perubahan regulasi, hingga meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap profesionalisme penegak hukum.

Oleh karena itu, HAKI berkomitmen membangun generasi muda advokat yang memiliki wawasan luas, kemampuan hukum yang mumpuni, etika profesi yang kuat, serta keberanian untuk memperjuangkan keadilan tanpa membedakan latar belakang masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum.

Suasana pembukaan PKPA berlangsung penuh kekhidmatan. Puluhan peserta terlihat menyimak setiap materi dengan serius sebagai bekal awal memasuki profesi advokat. Interaksi yang hangat antara pemateri dan peserta menunjukkan besarnya semangat generasi muda hukum untuk terus belajar dan mengembangkan kapasitasnya.

Menutup sambutannya, Dr. (c) Pitra Romadoni Nasution memberikan motivasi kepada seluruh peserta PKPA HAKI agar senantiasa menjaga idealisme selama menjalani profesi advokat.

“Hari ini saudara bukan sekadar memulai pendidikan profesi, tetapi memulai perjalanan pengabdian kepada bangsa dan negara. Jadilah advokat yang berani berkata benar, menjaga kehormatan profesi, membela masyarakat tanpa rasa takut, serta menjadikan keadilan sebagai tujuan utama dalam setiap langkah. Ilmu dapat dipelajari, tetapi integritas dan keberanian harus dijaga sepanjang hayat. Saya percaya, dari ruangan ini akan lahir advokat-advokat HAKI yang kelak menjadi kebanggaan bangsa.”

Kegiatan pembukaan PKPA tersebut menjadi langkah awal Himpunan Advokat Karya Indonesia dalam mempersiapkan kader-kader advokat yang profesional, berintegritas, dan siap mengabdikan diri bagi tegaknya supremasi hukum di Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Utara. (Ril)

Reporter : Jan Gt 

Selanjutnya