LPKP Medan Berikan Saran Penanganan Tegas Banjir dan Begal: Integrasikan Teknologi, Hukum, dan Partisipasi Masyarakat

SumutJaya.com, Medan. 10 Januari 2026 – Ketua Lembaga Pemerhati Kinerja Pemerintah (LPKP) Kota Medan, Fajar Trihatya.,SE memberikan saran dan pendapat pada Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk segera menerapkan strategi komprehensif dalam menangani dua masalah krusial yang mengancam warga tentang banjir dan maraknya aksi begal. Menurutnya, kedua masalah ini bukan hanya bencana alam dan kriminalitas semata, melainkan diduga akibat kelalaian manajemen tata kota dan lemahnya penegakan hukum bagi pelaku kriminilitas.

Fajar Trihatya memberi saran dan masukkan bahwa banjir di Medan, yang kerap bisa melumpuhkan aktivitas warga setiap musim hujan, disebabkan oleh drainase tersumbat, pembangunan liar di bantaran sungai, dan kurangnya sistem pengelolaan air terintegrasi. "Pemko Medan harus prioritaskan normalisasi sungai Deli dan Sungai Babura di Tahun 2026. Libatkan teknologi drone untuk pemantauan real-time dan sensor IoT di titik rawan, serta kampanye edukasi masyarakat agar tidak buang sampah sembarangan," tegas Fajar dalam keterangannya saat ditanya apa solusi penanganan banjir dan begal katanya di Medan, hari Sabtu (10/1).

Ia juga mengusulkan pembentukan Satgas Banjir permanen yang terdiri dari BPBD, Dinas PU, TNI/Polri, dan relawan masyarakat. "Evakuasi cepat harus didukung aplikasi mobile untuk laporan banjir, sementara relokasi warga di daerah rawan dilakukan bertahap dengan insentif perumahan subsidi harus segera dilaksanakan.

Sementara itu, untuk mengatasi begal yang makin ganas di kawasan seperti Jalan Sempah Putih, Medan Baru, dan sekitar kampus USU, Fajar menekankan pendekatan zero tolerance. "Polrestabes Medan harus tingkatkan patroli berbasis CCTV pintar dengan AI recognition, bekerja sama dengan Dishub Medan untuk pemasangan 1.000 kamera di 100 titik hotspot dalam enam bulan ke depan. Hukuman maksimal bagi pelaku begal, termasuk remaja, harus ditegakkan tanpa ampun," ujarnya.

LPKP Kota Medan juga mendorong program pencegahan melalui pelatihan bela diri gratis untuk warga dan anak muda, serta kolaborasi dengan komunitas ojek online untuk patroli mandiri. "Anggaran keamanan Pemko Medan tahun 2026 dapat dialokasikan untuk teknologi pengawasan. "Ini saran saya sebagai warga masyarakat Kota Medan, semua ini saya jabarkan karena kecintaan saya pada kota Medan," katanya menjelaskan.

Fajar menutup dengan pesan optimis: "Medan bisa jadi kota aman dan bebas banjir jika semua pihak bersinergi termasuk DPRD Medan. Ayo sekarang ini waktunya kita bertindak bersama mencari solusi yang terbaik, sebab Kota Medan adalah kota kita bersama," jelasnya.