Jakarta. 23 Januari 2026. -Assoc.Prof.Dr Ali Yusran Gea, SH, MKn, MH menyerukan dukungan penuh terhadap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di tengah kontroversi perbedaan pendapat dengan Luhut Binsar Pandjaitan dan Bahlil Lahadalia. Menurut pakar hukum pidana dan tata negara ini, pendekatan kehati-hatian fiskal Purbaya Yudhi Sadewa justru menjaga stabilitas ekonomi nasional sesuai amanat konstitusi, bukanlah bentrokan pribadi melainkan dinamika kebijakan yang sehat, ungkap Ketua Umum DPP Purbaya Indonesia.
Kontroversi Kebijakan Ekonomi.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menunjukkan sikap tegas dalam menjaga efisiensi anggaran negara, memicu perbedaan pendapat dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan serta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Ketegangan ini mencerminkan dua pendekatan berbeda dalam mengelola perekonomian nasional: kehati-hatian fiskal versus dorongan investasi agresif.
Polemik Anggaran MBG.
Purbaya Yudhi Sadewa berencana menarik anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang penyerapannya dinilai tidak optimal hingga akhir Oktober 2025, dengan rencana pengalihan ke bantuan pangan seperti beras 10 kg. Luhut menentang langkah ini, menilai penyerapan sudah membaik dan anggaran seharusnya dipertahankan untuk mendukung program prioritas.
Penolakan Proyek Family Office.
Purbaya Yudhi Sadewa menolak pembiayaan APBN untuk proyek Family Office yang digagas Luhut, mengingat pengalaman beban fiskal dari proyek besar seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Luhut mendorong inisiatif ini guna menarik investasi global demi percepatan pertumbuhan ekonomi, menyoroti perbedaan filosofi antara kehati-hatian dan ambisi ekspansi.
Sindiran Data Subsidi dengan Bahlil.
Purbaya siap adu data dengan Bahlil terkait subsidi LPG 3 kg, Pertalite, dan Solar, dimana Bahlil menyebut Purbaya Yudhi Sadewa salah baca angka. Purbaya menegaskan perbedaan muncul dari metode perhitungan berbeda dan menekankan ketaatannya pada arahan Presiden RI Prabowo Subianto.
Komitmen Kuat Purbaya Yudhi Sadewa Cegah Pemborosan Anggaran.
Assoc.Prof. Ali Yusran Gea,SH,MKn,MH, menilai sikap Purbaya mencerminkan komitmen kuat terhadap prinsip good governance dan akuntabilitas fiskal, yang krusial untuk mencegah pemborosan keuangan negara. "Kebijakan Menkeu Purbaya selaras dengan Pasal 23 UUD 1945 tentang pengelolaan keuangan negara secara bertanggung jawab, bukan menolak kemajuan tapi memastikan keberlanjutan," tegas akademisi Universitas Sumatera Utara ini dalam pernyataan resminya di Jakarta (23/1-2026).
Dukungan ini menambah bobot bagi Purbaya Yudhi Sadewa yang baru menjabat pasca-reshuffle kabinet September 2025, di tengah sorotan publik terhadap perdebatan dengan senior kabinet. (Red)
.jpg)
