SumutJaya.com, Medan. 03 Mei 2026. – Akademisi dan Pakar Hukum Perundang-Undangan Pidana, Assoc. Prof. Dr. Ali Yusran Gea, SH, MKn, MH, menyerukan agar Pemerintah Pusat harus tegas mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari potensi disintegrasi akibat pemekaran provinsi baru.
Menurutnya, stabilitas politik nasional yang masih goncang maka pemekaran provinsi berisiko memecah belah persatuan bangsa, sementara sesungguhnya pemekaran kabupaten/kota yang memiliki hak otonom yang mendukung kemandirian daerah yang lebih efektif.
Dalam pernyataan resminya di Medan, Assoc.Prof.Dr Ali Yusran Gea menekankan bahwa pemekaran wilayah administratif harus selektif demi menjaga intitas NKRI. "Pemekaran provinsi jangan sampai menjadi ancaman disintegrasi bangsa. Pemekaran kabupaten/kota yes, tapi provinsi harus hati-hati," ujarnya tegas.
Pakar hukum yang juga aktif dalam diskusi kebijakan publik ini memperingatkan bahwa pemekaran provinsi baru tanpa kajian matang dapat memicu konflik horizontal antarwilayah, melemahkan koordinasi pusat-daerah, serta membebani anggaran negara. Sebaliknya, pemekaran kabupaten atau kota dinilai lebih rasional karena mendekatkan pelayanan publik ke masyarakat tanpa mengganggu struktur kesatuan nasional.
"Pemerintah Pusat diminta pertahankan NKRI. Jangan biarkan ambisi lokal mengorbankan persatuan kita," tambah Assoc.Prof.Dr Ali Yusran Gea, yang dikenal dengan analisis mendalamnya terhadap isu otonomi daerah.
Pernyataan ini muncul di tengah wacana pemekaran wilayah di berbagai daerah, termasuk Sumatera Utara, yang kerap menjadi sorotan. Hingga kini, belum ada respons resmi dari Kementerian Dalam Negeri terkait aspirasi serupa. (Red)
