SumutJaya.com, Jakarta. – 11 Maret 2026Ketua Umum DPP PURBAYA INDONESIA, Assoc. Prof. Dr. Ali Yusran Gea,SH.,MKn.,MH mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk memprioritaskan program kesejahteraan rakyat sesuai amanat konstitusi, sambil menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga menjadi proyek berpotensi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pernyataan ini disampaikan di tengah rencana pemerintah naikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi, yang dinilai justru memperburuk penderitaan masyarakat.
"Berdasarkan perintah konstitusi, Presiden wajib fokus pada program kesejahteraan rakyat, yang merupakan cita-cita bangsa sebagaimana termaktub dalam alinea ke-IV Pembukaan UUD 1945," tegas Ali Yusran Gea dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (11/3/2026). Ia menolak alasan defisit keuangan negara sebagai pembenaran untuk menaikkan harga BBM subsidi, yang disebutnya bakal menambah beban ekonomi rakyat kecil.
Assoc.Prof.Dr Ali Yusran Gea menyerukan Presiden Prabowo untuk mengurangi retorika diplomasi dan langsung bertindak konkret. "Hentikan program tak bermanfaat seperti MBG yang diduga berpotensi KKN. Lebih baik alokasikan dana itu langsung sebagai modal UMKM dan pendidikan gratis menyeluruh," ujarnya. Ia juga mendesak perampingan birokrasi, seperti pembubaran Kementerian HAM, Kementerian Haji, serta institusi non-departemen yang dinilai tak esensial.
Lebih lanjut, Ketua Umum PURBAYA INDONESIA ini memperingatkan pemerintah agar menjauhi program bersifat politis yang berbau kampanye politik 2029 atau politik balas jasa. "Tegakkan hukum secara tegas. Bersihkan pimpinan institusi hukum dan aparat yang menjatuhkan wibawa peradilan," tambahnya.
Kritik ini mengemuka saat pemerintah pusat bergulat dengan kegoncangan keuangan negara. Rencana kenaikan harga BBM subsidi dikhawatirkan memicu inflasi dan protes massal, mirip kasus 2022. Hingga berita ini diturunkan, pihak Istana Kepresidenan belum memberikan tanggapan resmi. (Red)
.jpg)
