.jpg)
SumutJaya.com, JAKARTA. 23 April 2026. -Cita hukum bangsa Indonesia melalui konstitusi pasal 18 UUD Tahun 1945 dalam menghormati hak asal usul daerah serta segala kepentingan politik daerah dan cita reformasi Tahun 1998 yang menelan korban jiwa yang di konkritkan melalui penyelenggaraan pemerintah melalui prinsip otonomi daerah menjadi racun politik nasional dan diduga kuat mengalami kegagalan
Menurut Pakar Hukum Perundang-undangan, Assoc.Prof.Dr.Ali Yusran Gea,SH,MKn,MH Fungsi utama penyelenggaraan otonomi daerah pada pemerintah daerah Kabupaten / Kota adalah untuk memandirikan daerah secara otonom, memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan Perekonomian masyarakat otonom, tegasnya di Jakarta, Kamis (23 April-2026).
Substansi hukum pemerintah daerah sejak reformasi berawal dari UU.No.22/1999,UU.No.32/2004 dan UU.No.23/2014 tidak ada satupun daerah pemekaran mampu mewujudkan tujuan otonomi daerah melalui prinsip otonomi daerah bahkan menambah beban pemerintah pusat
Secara konstitusional , ada ruang hukum di berikan kepada pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi secara universal dan terhadap daerah pemekaran kabupaten / kota tertentu dapat di lakukan penggabungan kembali
Banyak Kabupaten / kota miskin dan mengemis - ngemis anggaran kepada pemerintah pusat , hal ini membuktikan ketidakmampuan daerah kabupaten/ Kota Pemekaran tidak mampu mandiri
Sudah puluhan tahun kabupaten / Kota sudah di mekarkan tapi tetap daerah tertinggal maka sudah saatnya pemerintah pusat bersikap untuk melakukan penggabungan daerah kembali.
Wacana beberapa daerah di seluruh wilayah Indonesia berjuang untuk mengusulkan pemekaran provinsi , itu hanya dreams (mimpi belaka) sekelompok orang, otonomi daerah itu akan berasa di kabupaten / kota bukan berada di provinsi , maka aneh kalau sekelompok orang bernafsu untuk melakukan pemekaran provinsi , dan pemekaran provinsi itu tidak menjamin kesejahteraan masyarakat karena kalau tujuan politik pemekaran murni kesejahteraan masyarakat maka wajib di mulai dari daerah kabupaten / kota.
Kita berharap kepada pemerintah pusat jangan terhipnotis rayuan politik sekelompok pejuang pemekaran provinsi, jangan ada rencana pemekaran provinsi dijadikan sarang oligarkhi.
(Red)
