"Niat baik Presiden RI Prabowo melahirkan program MBG sungguh mulia, namun akibat sturuktur dan infrastruktur yang kurang profesional, transparan dan akuntabel sehingga program MBG ini diduga dijadikan pintu KKN, tegas Assoc.Prof.Dr.Ali Yusran Gea.
Data mencengangkan: anggaran MBG harian maksimal Rp1,2 triliun untuk 82,9 juta penerima, diduga "dicangkok" dari APBN bidang pendidikan—tindakan ini melanggar amanat konstitusi dan cita bangsa untuk mencerdaskan bangsa. Di tengah defisit negara akibat gejolak global, program ini semakin bebani keuangan negara, apalagi harga minyak dunia berpotensi melonjak.
"Lebih baik stop MBG, evaluasi total! Alihkan dana ke pendidikan gratis negeri-swasta sampai ke perguruan tinggi, sebab dengan pendidikan gratis maka tujuan pemerintah untuk mencerdaskan anak bangsa akan tercapai," usul Ketua Umum DPP PURBAYA INDONESIA dengan tegas. Ia juga kritik pendidikan daring pasca-pandemi yang "mundurkan kualitas belajar siswa-mahasiswa". "Kembali tatap muka penuh, jangan ulang kesalahan!"
Pernyataan pedas ini keluar saat MBG bergulir nasional dengan anggaran triliunan. Pemerintah belum memberi respons resmi. (Red)
