Assoc.Prof.DR.Ali Yusran Gea Desak Presiden RI Batalkan BoP: Rp17 Triliun Diduga Jebakan Trump-Israel, Lebih Baik untuk Anak Bangsa Bukan melegitimasi Agenda politik Trump-Israel.

SumutJaya.com, Medan. 17 Februari 2026 – Ketua Umum DPP Purbaya Indonesia, Assoc.Prof.DR. Ali Yusran Gea, SH., MKn., MH.,  mendesak dan meminta keras agar Presiden RI Prabowo Subianto segera batalkan keterlibatan dalam Board of Peace (BoP) – inisiatif kontroversial Presiden AS Donald Trump yang diduga menjerat Indonesia hibahkan USD1 miliar atau Rp17 triliun dari APBN. "Kenapa uang rakyat segede itu diserahkan ke lembaga internasional misterius? Lebih baik untuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak bangsa yang sangat diperlukan sekarang ini!,"  tegas Assoc.Prof.DR.Ali Yusran Gea dalam pernyataan resminya pada wartawan di Medan, Selasa (17/2).

Serangan balik Ali Yusran Gea ke BoP sebagai dugaan "jebakan politik-finansial mematikan" langsung mengarah ke motif tersembunyi Trump-Israel: legitimasi penguasaan Gaza pasca-konflik. "Ini bukan perdamaian, tapi pengakuan atas pelanggaran HAM Israel! Biaya fantastis itu cuma umpan untuk kendalikan kedaulatan kita, sementara rakyat kita kelaparan," tegas sang pakar hukum, menyoroti risiko Indonesia jadi pion agenda Barat.

Kritiknya tak berhenti di situ: BoP diduga tidak adil karena abaikan tuntutan keadilan atas genosida Gaza, justru perpanjang impunitas Israel. "Dewan perdamaian ala Trump ini hipokrit – janji rekonstruksi Rp84 triliun, tapi siapa yang untung? Bukan Palestina, tapi kepentingan AS-Israel!" seru Ali Yusran Gea, selaras Amnesty International Indonesia yang waspadai Indonesia "membebek" ikut arus Trump ketimbang bela kemanusiaan mandiri.

Sebagai figur senior hukum, politik dan aktivis Sumut, Assoc.Prof.DR. Ali Yusran Gea mengajak DPR, MUI, hingga rakyat kecil kawal APBN dari jebakan geopolitik. "Prioritaskan cita hukum & cita bangsa sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi UUD 1945 dan kepentingan  anak bangsa, bukan tekanan eksternal!" pungkasnya. Pemerintah RI hingga kini bungkam, tapi pertemuan BoP di Washington tanggal 19 Februari 2026 semakin dekat – ujian diplomasi terberat bagi kita Rakyat Indonesia. (Red)