SumutJaya.com, Medan. 11/5/2026 – Ketua Umum DPP Perubahan Untuk Indonesia Raya (PURBAYA Indonesia), Assoc. Prof. Dr. Ali Yusran Gea, menilai mentalitas dan budaya koruptif pejabat di sejumlah kabupaten/kota Kepulauan Nias menjadi salah satu alasan utama ketidakpatutan pemekaran Provinsi Kepulauan Nias. Pernyataan tegas ini disampaikan DR.Gea di Medan, Senin (11/5/2026), saat menyoroti perilaku elite daerah yang diduga memalingkan keuangan negara.
Sebagai pakar hukum perundang-undangan dan pidana asal Nias, DR. Gea menegaskan bahwa korupsi di kalangan pejabat menghambat kemajuan masyarakat. "Mental dan budaya pejabat di beberapa kabupaten/kota Pulau Nias korup, lebih mementingkan kepentingan pribadi dan keluarga daripada kesejahteraan rakyat," ujarnya kepada wartawan. Ia menyinggung skandal korupsi pembangunan Rumah Sakit Umum (RSU) Kelas D Pratama Kabupaten Nias yang viral, sebagai cerminan kegagalan tata kelola.
DR.Gea mendesak reformasi penegakan hukum secara menyeluruh dan tanpa diskriminasi. "Penanganan dugaan tindak pidana korupsi jangan hanya karena target prestasi atau cari muka. Periksa secara terbuka aktor intelektualnya, sumber anggaran, dan rantai persetujuan," tegasnya. Ia secara khusus menyerukan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Gunungsitoli untuk tidak sekadar mengejar target, melainkan memeriksa semua kepala daerah terindikasi korupsi di Kepulauan Nias.
Kasus RSU Pratama Kabupaten Nias TA 2022 dengan nilai kontrak Rp38,550,850,700 menjadi sorotan. Kejaksaan Negeri Gunungsitoli telah menahan tiga tersangka: Direktur PT VCM (FLPZ) sebagai penyedia jasa, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) JPZ, dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) OKG. DR.Gea memperingatkan agar proses hukum adil, bukan alat pemerasan terhadap pejabat.
Tokoh masyarakat Sumatera Utara ini menyerukan masyarakat Nias bersatu mendorong perubahan mental birokrasi. "Pemekaran provinsi bukan hanya soal wilayah, tapi mental antikorupsi birokrat yang menentukan kesejahteraan," pungkas Dr. Gea. (Red)
