Dalam bincang santai namun sarat makna bersama sejumlah awak media di Sekip Foodcourt, Jalan Skip Medan, Sabtu (1/11/2025), Irena menyampaikan bahwa kontrol sosial bukan hanya hak, tetapi juga kewajiban moral seluruh warga negara dalam menjaga keadilan dan keberpihakan negara terhadap rakyat.
“Kontrol sosial itu bukan sekadar mengkritik, tapi bagaimana kita mengingatkan dengan niat memperbaiki. Ketika masyarakat diam terhadap penyimpangan, maka secara tidak sadar kita ikut menumbuhkan budaya ketidakadilan. Diam itu bisa menjadi bentuk pengkhianatan terhadap nurani,” tegas Irena dengan nada penuh keprihatinan.
Irena menilai bahwa banyak kebijakan publik di tingkat bawah tidak berjalan sebagaimana mestinya karena lemahnya pengawasan masyarakat dan kurangnya keberanian untuk bersuara. Padahal, lanjutnya, kontrol sosial adalah benteng terakhir rakyat untuk memastikan agar pemerintah dan aparatnya bekerja sesuai amanah dan kepentingan publik.
“GNM hadir bukan untuk mencari panggung, tapi untuk membangkitkan kesadaran publik. Kami ingin rakyat punya keberanian bersuara, bukan dengan amarah, tapi dengan data dan hati nurani. Kami ingin masyarakat sadar bahwa diam terhadap ketimpangan sama dengan menyetujui ketidakadilan,” ujarnya.
Dirinya juga menuturkan bahwa setiap hari ia mendengar banyak aspirasi masyarakat kecil yang merasa diabaikan—dari masalah bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, pelayanan publik yang diskriminatif, hingga dugaan penyimpangan hukum. Bagi Irena, semua keluhan itu harus menjadi bahan introspeksi bersama.
“Perjuangan sosial bukan hanya turun ke jalan, tapi juga menggerakkan nurani. Kami ingin GNM menjadi wadah bagi suara rakyat yang jujur, berani, dan beradab. Kalau ada kebijakan yang menyimpang, kita luruskan. Kalau ada ketidakadilan, kita bela. Karena memperjuangkan kebenaran adalah panggilan hati, bukan sekadar slogan,” tandas Irena yang dikenal tegas namun humanis.
Sementara itu, Sekretaris DPP GNM Sumut, Dodi Rikardo Sembiring, S.Sos., yang akrab disapa Kawar, menegaskan bahwa kontrol sosial yang sehat harus dijalankan dengan prinsip etika dan tanggung jawab. Ia menilai, di era digital saat ini, banyak orang mengira kritik hanya perlu suara keras, padahal yang lebih dibutuhkan adalah bukti dan niat baik.
“Kontrol sosial itu jangan asal bicara. Harus ada data, ada dasar, dan ada arah solusi. Jangan sampai semangat mengkritik berubah jadi fitnah. GNM ingin menegaskan bahwa kritik yang bijak itu lahir dari keberanian dan kejujuran, bukan dari kebencian,” ujar Kawar.
Lebih lanjut, Kawar menjelaskan bahwa DPP GNM Sumut akan terus memperkuat kegiatan sosial di akar rumput—mulai dari edukasi publik, advokasi hukum, hingga pendampingan terhadap masyarakat yang hak-haknya terabaikan. Menurutnya, perjuangan sosial tidak bisa hanya di ruang rapat, tetapi harus hadir langsung di tengah masyarakat.
“Negara ini akan kuat kalau rakyatnya berani mengawasi dan pejabatnya mau dikoreksi. Tapi pengawasan itu harus bermartabat. GNM tidak ingin menciptakan konflik, melainkan membangun kesadaran. Kita ingin rakyat jadi pengawal moral bangsa, bukan sekadar penonton dari kebijakan yang tidak adil,” tambahnya dengan nada mantap.
Melalui semangat kontrol sosial yang berkeadaban, DPP Garda Nusantara Madani Sumut menegaskan komitmennya untuk terus menjadi penggerak moral yang membela rakyat kecil, menjaga kebenaran, dan memperjuangkan keadilan sosial. GNM percaya, bangsa ini akan menjadi kuat jika setiap warga berani bersuara jujur, mengawasi dengan hati, dan bertindak dengan tanggung jawab.
.jpg)
